PBG dalam Perspektif Pengembang: Tantangan dan Solusi

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara resmi menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG dalam perspektif pengembang menjadi isu penting karena perubahan ini membawa sejumlah tantangan baru dalam proses perizinan pembangunan. Meski bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses, implementasi PBG di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu dicermati secara kritis.

Apa Itu PBG dan Mengapa Penting?

PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan. PBG menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang, keselamatan struktural, dan ketentuan teknis lainnya.

Tantangan Pengembang dalam Pengurusan PBG

1. Transisi dari IMB ke PBG yang Masih Membingungkan
   Banyak pengembang belum sepenuhnya memahami perbedaan prosedur antara IMB dan PBG. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan proses menjadi lambat atau bahkan gagal.
2. Integrasi Sistem OSS yang Belum Optimal
   Pengajuan PBG dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Namun, dalam praktiknya, sistem masih sering mengalami kendala teknis, seperti error, sinkronisasi data yang lambat, atau ketidaksesuaian dengan sistem daerah.
3. Keterbatasan Tenaga Ahli dan Validator Teknis
   Dalam proses PBG, pengembang wajib melibatkan tenaga ahli profesional dan menyusun dokumen berupa Gambar Rencana Arsitektur dan Struktur. Di beberapa daerah, jumlah ahli bersertifikat masih terbatas, sehingga memperlambat proses.
4. Inkonsistensi Kebijakan di Tingkat Daerah
   Meski regulasi PBG bersifat nasional, pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. Perbedaan interpretasi atau prosedur antar wilayah membuat pengembang kesulitan saat mengurus proyek lintas daerah.

Solusi yang Dapat Ditempuh Pengembang

1. Meningkatkan Pemahaman Regulasi
   Pengembang perlu proaktif mengikuti pelatihan, seminar, atau sosialisasi tentang PBG. Pemahaman yang baik akan mempercepat proses dan mengurangi risiko penolakan.
2. Bermitra dengan Konsultan yang Kompeten
   Menggandeng konsultan arsitektur, perencana struktur, dan tenaga ahli bangunan yang tersertifikasi akan membantu menyiapkan dokumen teknis yang sesuai standar.
3. Menjalin Komunikasi Aktif dengan Pemerintah Daerah
   Pendekatan langsung kepada Dinas Cipta Karya atau instansi terkait di daerah setempat dapat membantu mempercepat proses klarifikasi dan verifikasi.
4. Mengikuti Perkembangan Sistem OSS secara Aktif
   Karena OSS terus diperbarui, pengembang perlu aktif memantau panduan teknis dan pembaruan sistem untuk menghindari kesalahan input dan dokumen.

Penutup

PBG adalah bagian dari reformasi perizinan bangunan yang bertujuan menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Meskipun pengembang menghadapi berbagai tantangan di masa transisi ini, solusi tetap terbuka melalui kolaborasi aktif dengan pemerintah dan pemanfaatan sumber daya profesional. Memahami dan menguasai proses PBG bukan hanya kewajiban, tapi juga langkah strategis untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sah secara hukum.

DNA MITRA TEKNIK