Aspek Legal PBG dalam Sengketa Kepemilikan Bangunan

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah dokumen legal yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Lebih dari sekadar izin membangun, Aspek Legal PBG memiliki nilai hukum yang penting, terutama ketika terjadi sengketa kepemilikan bangunan antara dua pihak atau lebih. Dalam kasus semacam ini, PBG dapat menjadi bukti sah yang menunjukkan siapa yang secara legal memiliki hak untuk mendirikan dan menggunakan bangunan tersebut.

PBG dan Bukti Legalitas Bangunan

PBG diberikan kepada pihak yang:

• Memiliki hak atas tanah (sertifikat hak milik, HGB, atau sewa sah),
• Mengajukan desain bangunan sesuai ketentuan tata ruang,
• Memenuhi standar teknis yang disyaratkan pemerintah.

Ketika proses ini telah disetujui, PBG menjadi dokumen resmi negara yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut didirikan atas dasar hak hukum yang jelas. Dalam sengketa hukum, PBG menjadi bagian dari alat bukti administrasi negara yang kuat, terutama jika digabungkan dengan dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat tanah, perjanjian sewa, atau surat jual beli.

Sengketa yang Sering Terjadi

Sengketa kepemilikan bangunan bisa muncul dari berbagai kondisi, misalnya:

• Klaim ganda atas tanah dan bangunan oleh dua pihak yang berbeda,
• Proyek kerja sama pembangunan yang berujung konflik,
• Bangunan di atas tanah warisan yang belum dibagi secara hukum,
• Pembangunan oleh penyewa tanpa izin tertulis dari pemilik lahan.

Dalam semua kasus ini, keberadaan atau ketiadaan PBG dapat memperkuat atau memperlemah posisi hukum salah satu pihak.

Peran PBG dalam Proses Peradilan

Dalam banyak kasus, hakim akan mempertimbangkan:

• Apakah bangunan didirikan dengan atau tanpa PBG,
• Siapa yang namanya tercatat dalam dokumen permohonan dan penerbitan PBG,
• Kesesuaian bangunan dengan izin dan tata ruang setempat.

Jika sebuah bangunan berdiri tanpa PBG, hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran administratif atau bahkan ilegal, terutama jika terjadi di atas tanah yang status hukumnya tidak jelas.

Sebaliknya, jika satu pihak dapat menunjukkan bahwa ia telah memperoleh PBG secara sah, maka hal itu bisa menjadi dasar kuat dalam mengukuhkan legalitas kepemilikan dan hak penggunaan bangunan.

Penutup

PBG bukan hanya syarat teknis pembangunan, tetapi juga dokumen legal yang bisa melindungi pemilik bangunan dalam situasi hukum. Oleh karena itu, setiap pemilik, pengembang, atau pemegang hak atas tanah disarankan untuk mengurus PBG secara benar dan menyimpannya sebagai bagian dari dokumen hukum bangunan.

Karena dalam sengketa, bukan siapa yang lebih keras bersuara yang menang tetapi siapa yang memiliki bukti hukum yang sah.

DNA MITRA TEKNIK