Integrasi PBG Dengan SLF Dan Sertifikat Kepemilikan

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, pengurusan perizinan bangunan mengalami transformasi besar. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menggantikan IMB, dan kini diintegrasikan dengan sistem perizinan lainnya, seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan sertifikat kepemilikan (SHM/HGB). Integrasi PBG dengan SLF menjadi bagian penting dalam sistem perizinan bangunan modern yang tidak hanya menyederhanakan proses, tetapi juga menjamin legalitas, fungsi, dan keberlanjutan bangunan dalam jangka panjang.

Hubungan PBG dan SLF

PBG adalah izin untuk merencanakan dan membangun gedung sesuai ketentuan teknis, sementara SLF adalah persetujuan atas kelayakan fungsi gedung setelah selesai dibangun. Artinya:

PBG diberikan sebelum pembangunan dimulai, setelah rencana bangunan diverifikasi.
SLF diberikan setelah pembangunan selesai, sebagai syarat agar gedung dapat difungsikan (misalnya dihuni, disewakan, atau dioperasikan).

Keduanya saling terhubung: tanpa PBG, tidak mungkin mendapatkan SLF, dan tanpa SLF, bangunan belum sah untuk digunakan.

PBG dan Sertifikat Kepemilikan

Salah satu keuntungan dari sistem yang baru adalah sinkronisasi antara perizinan bangunan dan sertifikasi tanah/bangunan. Beberapa poin penting:

Pemilik harus memiliki dasar hukum kepemilikan tanah (SHM, HGB, atau hak sewa) sebelum mengajukan PBG.
Setelah bangunan berdiri dan memperoleh SLF, status bangunan lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam sertifikat tanah sebagai bangunan yang sah (misalnya untuk pembaruan HGB, jaminan bank, atau jual beli properti).
Dalam konteks ini, PBG dan SLF berperan sebagai dokumen pendukung legalitas objek fisik yang akan dicatat dalam sistem pertanahan nasional.

Manfaat Integrasi Ini

Kepastian hukum bagi pemilik bangunan dan pengguna.
Meningkatkan nilai properti karena memiliki dokumen legal lengkap.
Mudah dalam proses jual-beli, kredit, atau pengalihan hak.
Mendorong tertib tata ruang dan pembangunan berkelanjutan.
Mempercepat proses digitalisasi layanan perizinan melalui OSS dan SIMBG.

Tantangan di Lapangan

Belum semua daerah siap secara sistem dan SDM untuk melakukan integrasi ini.
Masih ada ketidaksesuaian data antara dokumen tanah dan bangunan.
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keterkaitan antara PBG, SLF, dan SHM/HGB.

Kesimpulan

Integrasi PBG dengan SLF dan sertifikat kepemilikan adalah langkah maju dalam reformasi perizinan bangunan. Dengan sistem ini, setiap tahapan pembangunan dari perencanaan hingga operasional memiliki dasar hukum yang jelas. Untuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah, integrasi ini mendukung kemudahan layanan sekaligus pengawasan yang lebih baik terhadap pembangunan fisik di Indonesia.

DNA MITRA TEKNIK