KPI indikator PBG . PBG Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk Memantau Kinerja Sistem PBG. KPI adalah metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu sistem atau proses. Dalam konteks optimalisasi perizinan bangunan gedung, KPI dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif sistem tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa KPI yang relevan:

1. Waktu Proses Perizinan

• Waktu rata-rata proses: Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pengajuan permohonan hingga diterbitkannya izin mendirikan bangunan (IMB).
• Waktu tunggu pada setiap tahapan: Waktu yang dibutuhkan pada setiap tahapan proses, seperti verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, dan persetujuan.

2. Jumlah Permohonan yang Diterbitkan

• Jumlah IMB yang diterbitkan per bulan/tahun: Menunjukkan tingkat aktivitas perizinan.
• Persentase peningkatan jumlah IMB: Membandingkan jumlah IMB yang diterbitkan pada periode tertentu dengan periode sebelumnya.

3. Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha

• Hasil survei kepuasan: Melakukan survei kepada pelaku usaha untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap layanan perizinan.
• Jumlah pengaduan: Mencatat jumlah pengaduan yang diterima terkait proses perizinan.

4. Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi

• Persentase IMB yang sesuai dengan regulasi: Memastikan bahwa semua IMB yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Jumlah pelanggaran yang ditemukan: Mencatat jumlah pelanggaran yang ditemukan dalam proses perizinan.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

• Biaya operasional per IMB: Menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memproses setiap permohonan IMB.
• Jumlah staf yang terlibat: Mencatat jumlah staf yang terlibat dalam proses perizinan.

6. Tingkat Transparansi

• Jumlah informasi yang dipublikasikan: Memastikan bahwa semua informasi terkait perizinan dipublikasikan secara terbuka.
• Kemudahan akses informasi: Memeriksa kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait perizinan.

7. Tingkat Digitalisasi

• Persentase proses yang dilakukan secara online: Mengukur sejauh mana proses perizinan telah didigitalisasi.
• Jumlah dokumen yang terdigitalisasi: Mencatat jumlah dokumen yang telah disimpan dalam bentuk digital.

8. Tingkat Integrasi Sistem

• Jumlah sistem yang terintegrasi: Memeriksa jumlah sistem yang terintegrasi dengan sistem perizinan bangunan, seperti sistem informasi geografis (SIG), sistem manajemen dokumen, dan sistem pembayaran online.
• Kualitas integrasi: Menilai kualitas integrasi antar sistem.

Dengan memantau KPI-KPI di atas, pemerintah daerah dapat:

• Mengidentifikasi masalah: Mendeteksi hambatan atau masalah yang terjadi dalam proses perizinan.
• Mengevaluasi kinerja: Menilai kinerja sistem perizinan dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan.
• Melakukan perbaikan: Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem perizinan.
• Meningkatkan efisiensi: Meningkatkan efisiensi proses perizinan.
• Meningkatkan transparansi: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan.

Penting untuk diingat bahwa pemilihan KPI harus disesuaikan dengan kondisi dan tujuan spesifik dari masing-masing daerah.

Selain KPI di atas, beberapa KPI lain yang mungkin relevan adalah:

• Tingkat kepuasan masyarakat: Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat secara umum mengenai kualitas pelayanan perizinan.
• Jumlah investasi yang masuk: Mengukur dampak dari perbaikan proses perizinan terhadap peningkatan investasi.
• Pertumbuhan ekonomi lokal: Mengukur kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

PT DNA MITRA TEKNIK